BPBD Kota Malang | Esensi gerakan pengurangan risiko bencana adalah bagaimana menetapkan langkah-langkah mitigasi bencana dan menjamin penerapannya sesuai aturan dalam konteks meminimalkan jumlah korban maupun kerugian.
Menurut Nur Asmi, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Malang, pada mitigasi bangunan gedung telah diatur persyaratan keamanannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Turunan dari regulasi ini salah satunya mengatur jalur evakuasi dan titik kumpul.
Ditegaskan oleh Asmi, instalasi papan jalur evakuasi dan titik kumpul harus memperhatikan faktor-faktor pembatas dan persyaratan teknis. Hal ini dimaksudkan agar saat terjadi keadaan darurat masyarakat atau penghuni tak panik atau malah mengalami kecelakaan saat keluar gedung. “Pemasangan papan titik kumpul dan jalur evakuasi tak boleh sembarangan. Ada ketentuan khusus yang membatasinya,” tutur Asmi.
Asmi menambahkan, instalasi papan jalur evakuasi pada bangunan terlebih dahulu menentukan lokasi titik kumpul. Titik kumpul dimaksud harus daerah yang aman, lapang, bebas bangunan, terlihat secara luas, mudah dijangkau dan mampu menampung pengungsi dalam jumlah banyak.
Sementara itu, penempatan jalur evakuasi harus berdasarkan karakteristik dan sifat bangunan. Jika bangunan tertingkat maka perlu dicari akses tercepat turun atau keluar gedung. “Pasanglah jalur evakuasi setinggi pandangan mata, mudah dilihat, berwarna hijau mencolok dan tidak ditempel bersebelahan dengan benda-benda yang membuatnya bias,” terang Asmi di ruang kerjanya, Jumat (21/6/19).
Perempuan asal Balikpapan ini lantas mencontohkan rute evakuasi idealnya lurus tidak berkelok-kelok. Upayakan pula untuk mencari rute evakuasi alternatif agar tak terjadi penumpukan saat kepanikan berlangsung. “Kan kasihan kalau penghuni berjubel dan berdesak-desakan saat evakuasi. Padahal kita butuh waktu cepat untuk sampai di itik kumpul, apalagi dalam keadaan panik,” tutup Asmi.
Pewarta : Mahfuzi
Editor : Aziz
